Menghadirkan Hukum Tuhan
Dalam Kehidupan Masyarakat
_oOo_
 
 
Menghadirkan hukum-hukum Kerajaan Tuhan di sorga ke bumi.
 
“Datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga”. Demikian salah satu kalimat dalam Doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Ketika Yesus berbicara tentang kehendak Allah Bapa untuk menghadirkan kerajaan-Nya di bumi dalam Doa Bapa kami, sebenarnya saat itu ia sedang berbicara tentang kehendak Tuhan untuk menghadirkan hukum-hukum-Nya yang berlaku di kerajaan Sorga, juga berlaku dan ditegakkan di dunia kita saat ini. Jadi doa ini bukan berbicara tentang kehadiran kerajaan Tuhan dalam konsep yang diyakni oleh kaum pre-milianis bahwa kondisi dunia saat ini sudah rusak total, tidak bisa diperbaiki lagi dan kita hanya bisa menunggu akan adanya pemulihan di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang ke dua kali untuk menjadi raja yang akan memimpin kerajaan Allah di bumi selama 1000 tahun menuju masa kekekalan. Bagi kita kalangan Reformed, justru kita menganut paham amiliianisme yang memahami bahwa masa 1000 tahun itu sudah terjadi sekarang ini sejak hari kebangkitan Yesus Kristus sampai tiba kedatangan-Nya yang kedua kali. Bagi kaum amilianis, masa kerajaan 1000 tahun sekarang ini adalah masa di mana kuasa jahat di bumi ditawan dan setan dirantai dalam jurang maut untuk masa waktu tertentu sebelum mendapat hukuman di masa kekekalan.

Bagi kalangan Reformed yang menganut faham amilianisme, masa kerajaan 1000 tahun adalah masa sukacita. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kalangan Reformed di tiap zaman adalah orang-orang yang hidup di dunia dengan penuh harapan dan gairah di dalam upaya menghadirkan hukum Tuhan di tengah kehidupan publik dan berupaya memulihkan berbagai macam aspek kehidupan ke arah yang melekat dengan ciri-ciri struktur yang telah Tuhan tetapkan pada mulanya. Namun melakukan tugas ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengapa demikian? Karena pesatnya dinamika perkembangan zaman dengan munculnya berbagai macam kompleksitas permasalahan yang baru menuntut kreativitas dari umat Kristen untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan inovasi yang baru pula di dalam menghadirkan dan menegakkan hukum ciptaan Tuhan yang dapat dirasakan berkatnya bagi kehidupan bermasyarakat. Lalu, bagaimanakah caranya kita menghadirkan dan menegakkan hukum ciptaan Tuhan ke dalam kehidupan publik di tengah perkembangan zaman yang terus berubah? Apa sajakah yang perlu kita ketahui sehingga apa yang ingin kita lakukan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip penegakkan hukum Tuhan atau bahkan mereduksi upaya penegakkan hukum Tuhan itu sendiri?
 
Membedakan antara norma-norma dan hukum alam.
 
Hal pertama yang perlu diketahui ketika kita berupaya melakukan tugas kreativitas mengolah dan mengembangkan ciptaan-ciptaan Tuhan menuju ke tingkatan yang lebih tinggi dan mulia adalah mengenali bagaimana Tuhan mengoperasikan hukum-hukum ciptaan itu sendiri di tengah alam semesta. Albert Wolters dalam bukunya Creation Regained, mengatakan bahwa hukum ciptaan adalah hukum yang terkait dengan manifestasi kedaulatan Tuhan dalam ciptaan di mana Diri-Nya sebagai Pencipta menetapkan hukum bagi semua ciptaan-Nya tanpa terkecuali; Dia memerintah dunia melalui perintah/ketetapan-Nya; segala sesuatu dapat hidup dan bergerak serta memiliki keberadaannya melalui ketetapan legislatif-Nya yang berdaulat. Menurut Wolters, ada dua cara Tuhan membebankan hukum ciptaan-Nya kepada kosmos (alam semesta) sehingga kedaulatan-Nya atas tiap ciptaan benar-benar terlaksana. Pertama, ada yang Ia lakukan secara langsung tanpa pengantara. Kedua, ada yang dilakukan-Nya secara tidak langsung di mana dibutuhkan keterlibatan tanggung jawab manusia. Hukum ciptaan yang ditegakkan langsung oleh Tuhan terhadap segenap ciptaan-Nya tanpa pengantara disebut hukum alam. Sementara hukum ciptaan yang ditegakkan secara tidak langsung oleh Tuhan, namun melalui keterlibatan tanggung jawab manusia disebut norma-norma. Sama seperti seorang penguasa melakukan sendiri hal-hal tertentu, tetapi juga memberi perintah kepada bawahannya untuk hal-hal yang lain, demikian pula Tuhan ketika menegakkan hukum-hukum ciptaan-Nya. Ia menempatkan planet-planet dalam orbit mereka, membuat musim datang dan pergi pada waktu yang tepat, membuat benih bertunas dan binatang beranak, tetapi juga mempercayakan manusia tugas membuat alat-alat, melakukan keadilan, menghasilkan seni, berekonomi dan mengejar ilmu. Dengan kata lain, lanjut Wolters, hukum ciptaan Tuhan adalah langsung dalam dunia non-manusia, tetapi tidak langsung dalam budaya dan masyarakat. Dalam dunia manusia, pria dan wanita menjadi kawan sekerja Tuhan; sebagai mahluk yang dijadikan menurut gambar dan rupa Tuhan, manusia juga memiliki semacam kekuasaan atas bumi, menjadi wakil Tuhan dalam ciptaan-Nya.

Kita semua sudah sangat familiar dengan apa yang disebut dengan hukum-hukum alam, yakni hukum-hukum yang menjelaskan tentang tatanan teratur dalam dunia fisik, benda-benda alamiah, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Hal itu mencakup hukum-hukum gravitasi, gerak, termodinamika, fotosintesis, dan hereditas – semuanya adalah ”hukum-hukum alam” yang ditemukan oleh bidang studi fisika, kimia, biologi, dan ”ilmu pengetahuan alam” lainnya. Menurut Wolters, berbeda dengan hukum alam, kita sebagai manusia mungkin tidak begitu kenal, atau kurang yakin dengan, hukum-hukum Tuhan bagi budaya dan kemasyarakatan, yang kita sebut norma-norma; yang pasti, kita mengetahui adanya norma-norma bagi hubungan antar pribadi, tetapi kita ragu dengan norma-norma untuk lembaga-lembaga sosial, atau untuk sesuatu yang berkaitan dengan pertanian, perindustrian, pengolahan energi, teknologi, kesenian, perdagangan, maupun politik. Terlebih lagi, persoalan di bidang ekonomi, politik, pertanian, teknologi, pengolahan energi maupun kesenian yang berlaku pada masa dan tempat tertentu, memiliki kompleksitas tersendiri yang berbeda keberlakuannya di waktu dan tempat yang berbeda. Kondisi inilah yang seringkali menyulitkan kita untuk memastikan apakah norma-norma yang telah kita kembangkan buat kemajuan suatu bidang kehidupan, telah sesuai dengan hukum-hukum ciptaan demi mewujudkan keadilan, kebaikan dan keharmonisan. Filsuf Perancis bernama Montesquieu pun mengakui bahwa hukum merupakan fenomena yang amat kompleks yang tidak hanya terdapat dalam kehidupan benda-benda alamiah, melainkan juga terdapat dalam dunia manusia atau dunia sosial. Hukum-hukum Tuhan bagi budaya dan masyarakat yang oleh Wolters disebut sebagai norma-norma, diakui oleh Montesquieu sebagai sesuatu yang bersifat kompleks, yang selalu berubah, dinamis dan tidak statis. Hal ini disebabkan oleh karena setiap hukum atau norma-norma diberlakukan tergantung pada konteksnya; perbedaan tempat, waktu, ada istiadat dan tradisi suatu masyarakat akan menyebabkan suatu hukum atau norrma-norma berbeda-beda di dalam penerapannya.
 
Penegakkan hukum Tuhan melalui pengembangan penggunaan akal budi.
 
Persoalan yang dialami manusia di dalam membangun norma-norma bagi kehidupan budaya dan masyarakat, merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak bisa disamakan persepsinya ketika kita sedang berdiskusi dan menyepakati suatu hukum alam, meski keduanya sama-sama berada di dalam ranah hukum ciptaan Tuhan. Kita pasti akan mudah menyepakati bahwa sebuah batu di bumi akan terjatuh ke bawah/daratan karena batu tidak bisa menyangkal kecuali patuh pada hukum gravitasi. Begitu pula seekor singa berespon berdasarkan instingnya. Air pula tidak memiliki pilihan kecuali bergerak mengalir menuju suatu muara atau penampungan di dataran yang rendah. Tatanan dunia fisik, benda-benda alamiah, hewan dan tumbuh-tumbuhan berespon berdasarkan hukum alam, namun tidak demikian dengan manusia di dalam kehidupan budaya dan masyarakat. Bukankah ketika kita lapar, kita tidak serta-merta langsung melahap makanan yang ada di depan mata kita? Bukankah kita terlebih dahulu mencari tahu dan meminta izin pada pihak yang memiliki makanan tersebut? Dan apabila tidak diizinkan, bukankah kita akan memikirkan beberapa alternatif cara agar kita bisa makan, apakah dengan mencurinya, merayu si pemilik makanan untuk membagikan makanannya kepada kita atau memohon bekerja kepada orang yang memiliki makanan tersebut? Jika manusia di dalam dunia sosial hidup hanya berespon berdasarkan hukum alam, maka ia tidak ada bedanya dengan benda-benda alamiah, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Justru yang membedakan manusia dengan seluruh mahluk ciptaan Tuhan lainnya ialah manusia hidup tidak sekedar tunduk dan berespon pada hukum alam yang bersifat anormatif. Justru karena manusia diberikan tanggung jawab di dalam mengelola seluruh alam semesta dan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya, maka ia diberikan Tuhan akal budi dan kemampuan dalam dirinya untuk dapat hidup melampaui hukum-hukum alam guna melaksanakan tugas mandat budaya.

Beberapa contoh hasil akal budi manusia yang menunjukkan kemampuannya di dalam melampaui hukum alam guna membawa ciptaan Tuhan menuju ke tingkatan yang lebih tinggi dan mulia adalah dengan menciptakan pesawat terbang yang dapat memperpendek jarak transportasi; membentuk sistem perbankan dengan bunga kredit yang murah sehingga tiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kehidupan perekonomiannya dengan lebih aman dan teratur; menghasilkan konsep trias politica sebagai penopang di dalam pelaksanaan sistem demokrasi sehingga tercipta prinsip checks and balances yang mampu menghambat penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin negara; penemuan obat-obatan dan vaksin yang berhasil mengurangi angka kematian umat manusia; penemuan sumber-sumber energi yang lebih ramah lingkungan; bahkan termasuk perjuangan para pendiri republik kita di dalam menghasilkan kemerdekaan negara Indonesia. Semua hasil akal budi manusia ini merupakan suatu produk budaya. Dan untuk dapat menjalankan mandat tanggung jawab di dalam menghasilkan suatu produk budaya, manusia didorong untuk hidup di dalam situasi kemasyarakatan. Seiring dengan berkembangnya produk-produk budaya tersebut, pengembangan terhadap norma-norma pun tetap diperlukan untuk menjaga agar segenap ciptaan Tuhan yang telah dibudidayakan tersebut, baik itu di dalam berpolitik, berdagang, mengolah energi, berseni, bernegara, beragama dan sebagainya, dibawa menuju pada tingkatan yang lebih tinggi dan mulia, yakni mengarah pada upaya perwujudan kehidupan sosial yang baik, teratur, tertib, adil dan harmonis. Begitu pula dengan negara kita. Indonesia tidak mungkin mencapai kemerdekaannya sebagai suatu negara tanpa adanya suatu nilai-nilai normatif yang disepakati bersama oleh para pemimpin rakyatnya sebagai landasan di mana negara ini akan berdiri. Landasan tersebut dirumuskan menjadi Pancasila seperti yang dijabarkan oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian disepakati menjadi ideologi dan dasar negara Indonesia.
 
Menjadikan norma sebagai hukum positif.
 
Namun sebagai makhluk yang diberikan kemampuan untuk dapat hidup melampaui hukum alam di dalam kehidupan budaya dan masyarakat, manusia juga memiliki kecenderungan tabiat dalam dirinya untuk dapat melakukan tindak-perilaku yang korup dan jahat. Kecenderungan tabiat yang korup akibat dosa inilah yang membuat manusia dapat melanggar norma-norma dalam berbagai cara, baik itu yang dilakukan dengan sadar maupun tidak. Berbeda dengan tatanan dunia fisik, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hanya bisa tunduk mematuhi hukum alam, norma-norma dapat dilanggar oleh manusia. Oleh sebab itu menurut Wolters, norma-norma juga meninggalkan tuntutan yang besar kepada manusia yang dipanggil untuk mampu mencari cara yang bertanggung jawab dan imajinatif sehingga norma-norma tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan budaya dan masyarakat. Perintah ”bersikaplah adil” harus diterapkan dalam banyak situasi manusia yang berbeda dan kompleks, tidak selalu mudah untuk menentukan dalam situasi tertentu keadilan seperti apa yang diperlukan. Namun hal itu adalah tugas kemanusiaan kita yang unik – bukan tugas benda-benda alam, hewan maupun tumbuh-tumbuhan – untuk menjalankan tuntutan dari norma tersebut bagi keadilan. Guna menghambat terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma berkembang lebih jauh dalam kehidupan budaya dan masyarakat, maka manusia dipanggil untuk menjadikan norma sebagai hukum positif, yang diterapkan bagi situasi-situasi tertentu dalam kehidupan kita. Seluruh kehidupan manusia, dalam seluruh rangkaiannya yang luas mencakup budaya, kemasyarakatan, dan hubungan pribadi, dinormakan dalam pengertian ini. Hal ini pula yang juga dilakukan dahulu oleh para pendiri negara kita ketika merumuskan dan menetapkan konstitusi UUD 1945 sebagai hukum positif untuk mengimplementasikan norma-norma luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan ditetapkannya konstitusi UUD 1945 sebagai hukum positif, maka para pemimpin dan elit politik yang duduk sebagai penyelenggara negara di Indonesia memiliki tugas dan kewajiban untuk mampu mencari cara yang bertanggung jawab dan imajinatif untuk menghasilkan dan menegakkan berbagai sistem aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengimplementasikan norma-norma luhur Pancasila dengan mengacu pada poros dari segenap hukum positif yang berlaku di tanah air kita, yakni UUD 1945, termasuk di dalam menentukkan naik tidaknya harga BBM yang menjadi polemik saat ini.
[ Randy ]

Connect With Us

 
Persekutuan Studi Reformed :
Eva Paula Marpaung
Komplek Buaran Baru
Jl. Kobra V/H19 RT/RW 07/015
Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur, 13440.
Telp: 021-86611470
Hub: Deby - 08158020418
 
Ibadah rutin PSR, dewasa & anak.
setiap Sabtu, pukul 16.00 - selesai
Tempat: MTH Square Lt 3C, Ruang Melody,
Jl. MT Haryono No. 1 Jakarta Timur