Perkawinan dan Perceraian
Menurut Hukum Nasional dan Alkitab
_oOo_
 
 
Pengantar
 
Perkawinan merupakan anugerah dari Tuhan, itu sebab perkawinan itu kudus adanya. Setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan pasti mengetahui bahwa perkawinan adalah mempersatukan dua pribadi dan dua karakter yang berbeda menjadi satu dalam sebuah ikatan, oleh karenanya kelebihan dan kekurangan dari setiap pasangan yang menikah seharusnya menjadi sesuatu yang perlu diketahui oleh satu sama lain dan keduanya harus bersedia menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Pernikahan yang langgeng seumur hidup tentunya akan menjadi dambaan bagi setiap pasangan suami-isteri. Akan tetapi kenyataannya di zaman sekarang, mereka yang telah diberikan anugerah oleh Tuhan tersebut justru tidak dapat menjaga pernikahan mereka. Mereka begitu mudahnya untuk bercerai dan ironisnya perceraian saat ini sudah menjadi trend yang dianggap sebagai jalan keluar terbaik bagi seluruh persoalan dalam rumah tangga mereka. Kita mengetahui bahwa perceraian tidak hanya berdampak bagi mereka yang bercerai saja, tetapi nantinya juga dapat berdampak pada psikologi atau mental anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.
 
Apabila kita perhatikan bahwa setiap prosesi pernikahan itu tidaklah mudah, baik itu bagi yang beragama Kristen maupun non Kristen, khususnya bagi mereka yang juga menggunakan adat istiadat. Perkawinan setelah disahkan menurut agama yang bersangkutan kemudian harus disahkan secara hukum nasional dengan mendaftarkan ke catatan sipil yang merupakan lembaga yang mengatur atau mengesahkan perkawinan secara hukum di Indonesia. Demikian juga dengan perceraian, prosesnya tidaklah mudah yakni harus melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi agama Islam dan selanjutnya apabila Pengadilan Negeri telah memutuskan perceraian mereka, maka harus ada pembagian “harta gono-gini” atau harta yang diperoleh dalam pernikahan dan semua itu akan memakan waktu yang cukup lama serta memakan biaya yang tidak sedikit.
 
Pembahasan
 
I.
Pentingnya Lembaga Perkawinan dan Ketentuan Hukum Nasional yang mengatur Perkawinan
 
A.
Lembaga Perkawinan
 
Perkawinan tidak hanya melibatkan pihak yang menikah saja, tetapi penting juga untuk pemerintah ikut terlibat dalam mengatur perkawinan tersebut. Oleh karenanya sama halnya di Indonesia, perlu dibentuk suatu lembaga perkawinan yakni Catatan Sipil yang berfungsi untuk mencatat dan mengesahkan secara hukum setiap perkawinan. Perkawinan yang telah disahkan secara hukum penting karena nantinya akan berhubungan dengan setiap tindakan hukum yang akan dilakukan bagi suami-isteri, misalnya untuk menjual harta bersama atau harta dari hasil perkawinan mereka. Hal lain yang menunjukkan betapa pentingnya pemerintah mengatur perkawinan adalah agar setiap warga negara dalam pernikahannya tersebut dapat membentuk keluarga yang bahagia dan damai, tidak ada pertengkaran terus menerus yang dapat menimbulkan tekanan pada masing-masing pihak yang dapat berakhir pada perceraian.
 
Mengenai Lembaga Perkawinan, beberapa ahli filsafat politik memiliki pandangan yang berbeda berkenaan dengan perlu atau tidaknya lembaga perkawinan. J.H. RAPAR dalam bukunya Filsafat Politik menyatakan bahwa Plato, salah seorang filsuf besar di zaman Yunani Kuno, menginginkan agar lembaga perkawinan dan keluarga dihapuskan dengan alasan:
 
  1. Untuk meningkatkan loyalitas dan dedikasi setiap warga negara kepada negaranya. Dengan dihapuskan lembaga perkawinan dan keluarga, maka tidak seorangpun lagi yang disibukkan dengan urusan keluarga, cinta pada isteri dan anak, yang merupakan bentuk egoisme dari perkawinan;
     
  2. Memudahkan pengendalian penduduk, dengan alasan suatu negara yang ideal itu tidak boleh terlalu kecil dan terlalu besar dalam hal jumlah penduduk maka jumlah pendudukpun harus mendapat perhatian yang lebih khusus;
     
  3. Untuk meningkatkan kualitas manusia.
    Alasan-alasan yang di kemukan oleh Plato ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk suatu kesatuan dalam negara di mana setiap warga negara benar-benar memfokuskan kehidupannya hanya demi untuk melayani kepentingan negara. Akan tetapi Plato tidak memperhatikan bahwa ada aspek pluralitas di dalam kehidupan bernegara. Pandangan Plato tersebut dikecam oleh muridnya Aristoteles. Aristoteles merupakan salah seorang filsuf besar di masa Yunani Kuno yang mempelopori pembentukkan prinsip-prinsip hukum positif yang menjadi landasan bagi sebuah negara untuk mengatur perkawinan warganya. Aristoteles tidak setuju lembaga perkawinan dan keluarga dihapus tetapi justru seharusnya dijaga dan dipelihara oleh negara. Menurut Aristoteles, negara melalui undang-undang yang ditetapkannya untuk mengatur perkawinan, harus menguji dan mempertimbangkan sesuai atau tidaknya setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Usia yang akan menikah pun juga harus diatur oleh negara, apakah seorang pria itu sanggup memberi keturunan dan apakah seorang wanita siap untuk melahirkan. Selain itu, hubungan seksual diluar perkawinan bagi Aristoteles merupakan suatu hal yang memalukan. Jadi, Aristoteles berpandangan untuk tetap mempertahankan lembaga perkawinan dan keluarga dalam negara itu dengan alasan bahwa negara dibentuk untuk kebahagian dan kebaikan manusia. Menurut Aristoteles, perkawinan dan keluarga yang baik dan bertanggung jawab akan membawa kebahagian khusus dan istimewa bagi manusia.
 
B.
Undang-Undang Perkawinan (UURI Nomor 1 tahun 1974)
 
Satu hal yang patut kita syukuri adalah Tuhan melalui wakil-Nya, pemerintah, telah membentuk UURI tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU Perkawinan. Dalam pasal 1 berbunyi: ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian pasal 1 ini jelas menyatakan bahwa perkawinan tidak saja berhubungan dengan unsur lahiriah atau jasmani saja, tetapi juga berhubungan dengan unsur batin atau rohani. Kedua unsur ini mempunyai peranan yang penting untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, yakni mempunyai keturunan.
 
Berikut hal-hal penting yang diatur dalam UU Perkawinan khususnya mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan:
 
  1. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
     
  2. Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepecayaannya dan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
     
  3. Menganut asas monogami, namun apabila dikehendaki menurut hukum dan agamanya dari yang bersangkutan pernikahan poligami diperbolehkan.
     
  4. Setiap calon suami atau isteri dapat melangsungkan pernikahan apabila mereka dianggap dewasa baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan melarangkan pernikahan dibawah umur.
     
  5. Undang-undang ini diberlakukan untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu untuk perceraian serta harus dilakukan di depan Pengadilan.
     
  6. Suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang sama baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
 
Jika kita memperhatikan asas atau prinsip diatas, secara anugerah umum mengandung nilai-nilai yang baik meskipun UU Perkawinan tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa sekarang ini begitu banyak perceraian. Hal yang menarik dalam UU Perkawinan ini adalah disatu pihak menganut asas monogami, tetapi di pihak lain memperbolehkan asas poligami dengan syarat hukum dan agama yang bersangkutan memperbolehkannya seperti yang tertera dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 2 yang isinya sebagai berikut:
 
  • Pasal 3 ayat 2: Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.
     
  • Pasal 4 ayat 2: Izin yang diberikan kepada suami tersebut apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memberikan keturunan.
 
Pasal 3 ayat 2 ini sebenarnya berkontrakdiksi dengan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Apakah seorang laki-laki dengan mempunyai isteri lebih dari seorang menjadi jaminan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal? Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami-isteri-anak harus saling memperhatikan satu dengan yang lain dan hal ini tidak mungkin dibagi pada yang lain. Selain itu, tidak semua isteri setuju suaminya mempunyai isteri lagi, karena hal ini dianggap sebagai tindakan yang tidak menghargai isteri dan pada akhirnya dapat menimbulkan pertengkaran yang berujung pada perceraian.
 
Dilihat dari asas dan tujuan di atas serta beberapa pasal yang terdapat dalam UU Perkawinan tersebut, ternyata banyak pengaturan yang dikembalikan pada hukum dan agama yang bersangkutan. Hal ini ada sisi positifnya di mana UU tersebut mau menghargai atau mengutamakan hukum dan agama yang bersangkutan karena hal ini tidak terlepas dari keberagaman agama, kepercayaan dan adat istiadat di Indonesia. Namun disisi lain, hal ini juga mencerminkan ketidaktegasan dari UU Perkawinan itu sendiri, akibatnya dapat membuka peluang perceraian lebih banyak lagi.
 
II.
Pandangan Alkitab tentang Pernikahan dan Perceraian
 
Di dalam Kejadian 2:18, Alkitab mengatakan: “TUHAN Allah berfirman: “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” Kemudian di ayat 22 berkata: “Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. Selanjutnya di ayat 24 berkata: “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.” Dari ketiga bagian ayat-ayat ini mau menunjukkan bahwa Tuhanlah yang bekerja menciptakan pasangan dari manusia itu dan mempersatukan menjadi pasangan suami isteri. Meskipun perempuan diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki tidak berarti perempuan dapat dijadikan budak laki-laki, karena Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa perempuan adalah teman yang sepadan bagi laki-laki. Kata “sepadan” di sini menggambarkan bahwa manusia adalah gambar dan kemuliaan Allah, demikian juga perempuan adalah kemuliaan laki-laki. Dari hal diatas inilah Tuhan membentuk pertama kalinya sebuah keluarga yang akan menjalankan perintah dan kehendak Allah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi ini.
 
Dalam buku Pengakuan Iman Westminster Bab 22 dinyatakan bahwa :
 
  1. Pernikahan haruslah antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, demikian sebaliknya. Seorang laki-laki tidak dibenarkan untuk memiliki lebih dari satu orang isteri. Jadi Allah telah menetapkan pernikahan yang monogami dan heteroseksual.
     
  2. Pernikahan mesti memenuhi berbagai tujuan antara lain: menjadi bantuan timbal balik yang saling menguntungkan antara suami dan isteri, menambah jumlah umat manusia, menambah jumlah gereja dengan benih yang kudus dan untuk mencegah kenajisan.
     
  3. Orang-orang Kristen wajib untuk menikah hanya di dalam Tuhan, oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk menikahi orang yang belum percaya.
 
Pernikahan merupakan lembaga ilahi yang diajarkan oleh Alkitab. Oleh karena Allah hanya menciptakan satu perempuan, maka pernikahan itu adalah antara satu laki-laki dengan satu perempuan saja (Kejadian 2:22). Bagian lain dalam Matius 19:5 menyatakan: “Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”. Bagian ini mau menggambarkan hubungan sempurna dan sangat dalam antara suami-isteri yang dapat disejajarkan dengan hubungan antara Kristus dengan umat-Nya (1 Korintus 6:17). Dengan demikian, penyimpangan terhadap bentuk pernikahan yang monogami dan heteroseksual merupakan penyimpangan terhadap perintah Allah. Oleh sebab itu, pernikahan poligami dan biseksual merupakan produk kebobrokan manusia yang berdosa (Kejadian 6:5).
 
Hal yang sering menjadi pertanyaan adalah apabila Tuhan menetapkan pernikahan itu bersifat monogami, mengapa orang-orang dalam Kitab Perjanjian Lama memiliki isteri lebih dari satu?. Ulangan 24:1-4 yang berbicara mengenai perceraian khususnya tentang aturan mengenai alasan perceraian diluar perzinahan, tetap memberikan suatu kesulitan besar untuk menjawab pertanyaan mengenai perceraian ini, akan tetapi dalam Matius 19:3-9 merupakan jawaban Yesus bagi orang-orang Farisi yang berusaha mencobai Dia dengan tepat mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Yesus menjawab bahwa pada mulanya hanya satu laki-laki dan satu perempuan, keduanya dipersatukan menjadi satu daging dan apa yang telah disatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ini merupakan landasan bagi suatu pernikahan yang menjadi standar ketetapan ilahi. Kemudian dalam Matius 19:7 berbicara bagaimana orang-orang Farisi mempertanyakan mengapa Musa memberikan surat cerai jika orang menceraikan isterinya. Ayat ini kembali menimbulkan pertanyaan bagaimana Firman Tuhan memperbolehkan perceraian tanpa adanya alasan. Alkitab tidak berbicara demikian, karena dalam Matius 19:8 Tuhan Yesus meresponi dengan menjawab: “Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian.” Apa yang dilakukan Musa pada saat itu tidak berarti Musa toleransi terhadap suatu perceraian, akan tetapi hal itu menggambarkan kekerasan hati manusia akibat dari keadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya Allah mengijinkan perceraian, akan tetapi perlu diingat mengenai standar ketetapan ilahi bahwa “sejak semula tidaklah demikian”. Dan standar yang Allah berikan kepada semua manusia ini tidak pernah berubah terlebih kepada umat-Nya.
 
Kembali dalam buku Pengakuan Iman Katekismus Westminster Bab 22 berbicara mengenai perkawinan sebagai berikut:
 
  1. Adanya pembatasan ilahi tentang siapa yang boleh dinikahi seorang Kristen.
     
  2. Terdapat dua dasar bagi perceraian yang sah, yakni perzinahan (percabulan) dan seorang Kristen yang ditinggal oleh seorang yang tidak percaya.
     
  3. Meskipun kejahatan manusia selalu berupaya melawan ketetapan ilahi, gereja dan negara tetap bertugas menegakkan ketetapan ilahi.
 
Perzinahan atau percabulan merupakan alasan satu-satunya pengecualian secara eksplisit di mana diperbolehkannya terjadinya perceraian (Matius 19:9). Di luar alasan ini, apabila seorang suami menceraikan isterinya kemudian menikah lagi dengan perempuan lain, maka suami tersebut telah berbuat zinah dan ia telah berdosa. Memang sulit bagi kita menerima alasan ini, tetapi mengingat tidaklah mungkin seorang suami hidup dengan wanita yang telah berzinah (cabul) karena tidak mungkin mereka menjadi satu daging. Alasan lain diperbolehkannya terjadi perceraian adalah apabila seorang Kristen ditinggalkan oleh seorang yang tidak percaya. I Korintus 7:15 berkata: “Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai, dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera”. Yang dimaksud dengan “terikat” di sini adalah terikat kepada pasangan di dalam lembaga perkawinan sedangkan “tidak terikat” berarti terbebas dari lembaga tersebut. Apabila orang yang tidak percaya itu dengan sengaja berkehendak meninggalkan orang percaya dan kehendaknya tidak bisa diubah, maka ini dapat menjadi penyebab yang dibenarkan bagi perceraian. Dengan demikian, seorang Kristen yang bercerai dengan alasan ini dapat bebas menikah lagi.
 
Kebobrokan manusia seringkali melawan hukum taurat. Mereka seringkali mampu berargumentasi untuk membenarkan perceraian di luar kedua alasan diatas, seperti ketidaksetiaan yang menyebabkan sakit hati dan pasangan suami isteri yang sudah tidak ada kecocokan lagi satu dengan lainnya.
 
Kesimpulan
 
Pernikahan itu kudus adanya, oleh karena Tuhan sendiri yang mengerjakannya mulai dari menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menyatukan menjadi satu daging sehingga membentuk suatu keluarga. Tujuan Allah menetapkan pernikahan adalah untuk menambah jumlah umat manusia, menambah jumlah gereja dengan benih kudus dan mencegah kenajisan sehingga dapat menggenapi kehendak Allah dan mempermuliakan Allah. Perkawinan seorang Kristen haruslah dilandasi oleh Firman Tuhan. Diperbolehkannya perceraian dengan dua alasan tersebut di atas, di mana mereka yang menjadi korban diperbolehkan menikah lagi, menurut penulis seringkali bisa menjadi batu sandungan. Dasarnya adalah apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Dengan dasar ini seharusnya seorang Kristen yang sudah menikah harus dapat mempertahankan pernikahannya. Dan apabila memang ada perceraian dikarenakan kedua alasan tersebut dan membuat seorang Kristen yang menjadi korban ini menikah lagi, menurut penulis tindakan itu haruslah dipikirkan kembali, apakah perceraian itu dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain atau tidak. Adanya lembaga perkawinan dan UU Perkawinan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah ini mengharuskan ketaatan penuh dari setiap warga negaranya. Tujuan dibentuknya UU Perkawinan ini adalah agar setiap warga negara yang menikah itu dapat memahami dengan baik arti dari pernikahan itu sendiri agar mereka tidak mudah bercerai. Akan tetapi kenyataannya saat ini kita melihat begitu banyaknya terjadi perceraian. Ketidakcocokan dengan pasangan hidup menjadi alasan yang umum disampaikan dan bahkan banyak terjadi setelah bercerai, beberapa bulan kemudian mereka sudah menikah lagi dengan orang lain. Begitu mudahnya mereka menikah dan bercerai meskipun proses pernikahan dan perceraian itu tidaklah mudah. Meskipun UU Perkawinan ini memang tidak dapat menjawab dan memberikan solusi terhadap begitu banyaknya terjadi kawin cerai, namun melalui UU Perkawinan diharapkan dapat menghambat kecenderungan-kecenderungan jahat akibat dosa manusia terus berkembang.
 
Saudara-saudara yang terkasih, meskipun perceraian dalam Alkitab diperbolehkan dengan dua alasan diatas, tetapi biarlah setiap keluarga mengingat akan standar ketetapan ilahi yakni “sejak semula tidaklah demikian”. Dan setiap keluarga dapat memahami dengan benar arti dari perkawinan dengan saling mengasihi dan menerima apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari setiap pasangannya. Pernikahan seorang Kristen adalah pernikahan yang kudus karena dilandasi oleh Firman Tuhan dan dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih biarlah melalui peristiwa natal ini kita sekali lagi diingatkan agar setiap keluarga Kristen boleh terus membina keluarga yang takut akan Tuhan dan saling mengasihi seperti Tuhan sebagai mempelai pria yang mengasihi umat-Nya sebagai mempelai wanita.
 
Selamat Natal 2008 dan Tahun Baru 2009, Tuhan memberkati.
 
[ Saur Rotua Marpaung ]
Persekutuan Studi Reformed