Pengaruh Tatanan “Tanah Jawa”
Dahulu, Sekarang dan Masa Depan Budaya Indonesia
_oOo_
 
 
Pengaruh “Tanah” Terhadap Cara Pandang dan Budaya Suatu Bangsa
 
Seorang pakar ekonomi bernama E.F. Schumacher pernah mengatakan bahwa, “Pelajari bagaimana sebuah masyarakat menggunakan tanahnya, dan Anda dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan yang cukup terpercaya tentang masa depan masyarakat tersebut”.11.
Brian Walsh dan J. Richard Middleton, Visi yang membaharui (terj.) (Reformed Institute Press, Jakarta, 2001), h.28.
Artinya, masa depan suatu masyarakat sangat tergantung pada visinya, dan visinya ditentukan dari bagaimana mereka mengolah atau menggunakan tanah yang mereka tempati tersebut. Bagi bangsa Israel, tanah Palestina adalah tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka dan hak kepemilikan atas tanah tersebut membentuk suatu semangat zionisme (kembali ke tanah sion) di dalam budaya bangsa Israel, baik mereka yang berdomisili di negara Israel modern maupun yang berdomisili di Amerika Serikat, Eropa dan berbagai tempat lainnya. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan ketika terjadi peristiwa “Perang Tujuh Hari” pada tahun 1967 di mana negeri-negeri Arab berupaya untuk merebut tanah Palestina (khususnya Kota Yerusalem) dari negeri Israel, salah seorang tetangga saya (ketika saya tinggal di New York) yang adalah warga Amerika keturunan Yahudi dan berdomisili di kota New York, kembali “pulang kampung” ke Israel untuk turut membantu bangsanya dalam peperangan tersebut. Setelah perang berakhir (yang dimenangkan oleh Israel hanya dalam waktu tujuh hari!), ia pun kembali ke Amerika. Meskipun orang-orang keturunan Yahudi boleh hidup sebagai warga di berbagai negara, namun semangat zionis tetap menjadi budaya yang mempersatukan mereka di manapun mereka berada.
 
Amerika Serikat: Visi “Kota di Atas Bukit” dan “Tanah Kemerdekaan”
 
Bangsa Amerika Serikat pun memiliki visi yang awalnya dibentuk oleh suatu cara pandang tentang tanah. Pada tahun 1630, sebagian kaum Puritan Inggris melaksanakan “Migrasi Besar” (the Great Migration) untuk membentuk sebuah koloni Protestan di belantara benua Amerika yang dinamakan Massachusetts Bay Colony. Peristiwa bermigrasinya Kaum Puritan Inggris saat itu dipicu oleh meningkatnya eskalasi penindasan secara semena-mena yang dilakukan oleh pihak monarki Inggris, terutama dalam hal kebebasan beribadah dan pungutan pajak. Oleh sebab itu, benua Amerika yang pada saat itu masih berupa tanah belantara dinilai sebagai tanah yang tepat bagi Kaum Puritan Inggris untuk mengekspresikan keyakinan agamanya secara bebas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keyakinan yang mendorong Kaum Puritan Inggris bermigrasi ke Amerika pada saat itu adalah karena mereka percaya bahwa dirinya diberikan “tugas khusus oleh Tuhan” untuk membangun sebuah “Zion”22.
Zion adalah konsep yang muncul di Kitab Perjanjian Lama tentang Tanah Perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan-Nya dan tanah tersebut merupakan tanah yang diberkati oleh Tuhan sebagai tanda perlindungan Tuhan terhadap umat pilihan-Nya. Kaum Puritan Inggris menggunakan konsep ini dan membuatnya menjadi semacam tipologi bagi komunitas masyarakat yang ingin mereka bangun di benua Amerika.
di belantara benua Amerika, di mana penduduknya merupakan masyarakat yang dapat mewujudkan kehidupan yang kudus dan taat pada ajaran Alkitab, sebagai komunitas yang disebut “visible saints.”33.
Lorenz Baritz, City on a Hill: A History of Ideas and Myths in America (Greenwood Press,Connecticut, 1979), h. 13.

 
Berdasarkan keyakinan kaum Puritan Inggris di dalam melakukan eksodus ke benua Amerika ini, John Winthrop sebagai pemimpin dari Migrasi Besar ini mencetuskan sebuah visi bahwa rencana pembentukan koloni di benua Amerika ini adalah untuk membangun sebuah “kota di atas bukit” (a city upon a hill) yang akan menjadi teladan untuk di contoh oleh seluruh bangsa di dunia. Sebagai sarana untuk mewujudkan “kota di atas bukit” ini, yakni sebuah koloni di mana semua penduduknya hidup kudus dan taat kepada Firman Tuhan, Winthrop dan para pemimpin Migrasi Besar lainnya membentuk sebuah “kovenan,” yaitu sebuah ikatan hukum antara Tuhan dengan masyarakat Massachusetts Bay Colony, mengikuti tipologi bangsa Israel dahulu seperti di Perjanjian Lama.
 
Kovenan yang disepakati oleh John Winthrop bersama 11 orang pemimpin rombongan Massachusetts Bay Colony dalam membentuk pemerintahan koloni di Amerika dinamakan Cambridge Agreement.44.
Ibid., h.18.
Selain itu, mereka juga mensepakati penggunaan Salem Covenant, sebuah model kovenan yang dihasilkan oleh Plymouth Bay Colony pada tahun 1629, untuk mengatur kehidupan bergereja di Massachusetts.55.
Vernon Louis Parrington, Main Current in American Thought, First Volume (1620-1800) (Harcourt, Brace & Company, Inc., New York, 1930), h. 17.
Ikatan hukum dalam bentuk kovenan ini menyatakan bahwa apabila masyarakat New England hidup taat pada perintah Tuhan, maka mereka akan terus menerima berkat dan perlindungan dari Tuhan. Namun apabila mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka akan dihukum dan dikutuk oleh Tuhan. Fungsi ikatan hukum dalam bentuk kovenan ini dianggap efektif oleh pemimpin agama Puritan di New England dalam mengkontrol pelaksanaan kehidupan masyarakat di Massachusetts Bay Colony agar berjalan sesuai dengan norma-norma agama yang mereka yakini.
 
Tanah di benua baru ini dijadikan tempat perwujudan visi Kaum Puritan sebagai kota teladan yang diharapkan akan menerangi seluruh bangsa di dunia dari kegelapan dosa, sekaligus sebuah tanah di mana mereka mendapatkan kemerdekaan (freedom) di dalam menjalankan kehidupan beragamanya. Namun penafsiran visi dan perwujudan akan “terang” yang ingin dipancarkan oleh generasi pertama Kaum Puritan Amerika sebagai “kota di atas bukit,” mengalami metamorfosa pada generasi-generasi berikutnya. Sejak peristiwa Revolusi Kemerdekaan tahun 1776, penafisran bangsa Amerika Serikat di dalam mewujudkan visinya sebagai “kota di atas bukit” tidak lagi didominasi dalam konteks penyebaran agama dan budaya Kristen, tetapi telah bergeser kepada penyebaran nilai-nilai demokrasi (terlebih lagi sejak memasuki abad ke-20). Tanah Amerika yang dahulu menjadi “land of freedom” bagi Kaum Puritan dalam beragama, sekarang menjadi “land of freedom” bagi semua orang dari berbagai suku-bangsa dalam mencapai harapan dan impian duniawi yang sekular.66.
Pengungkapan para pendiri negara Amerika Serikat bahwa tanah mereka adalah sebuah “land of the free” (tanah bagi kaum yang merdeka) dituangkan di dalam lagu kebangsaan mereka, Star-Spangled Banner.
Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika konsep “kota di atas bukit” yang dilontarkan oleh John Winthrop lima abad lalu, meskipun telah mengalami pergeseran yang jauh seiring dengan berjalannya waktu, namun masih terlihat sangat kental di dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat sampai sekarang ini sebagai “polisi dunia” dan “penjaga demokrasi”.
 
Landasan Budaya Kepemimpinan Indonesia Dibangun oleh Ikatan Feodal-Jawa
 
Budaya bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa. Salah satu konsep yang sangat mempengaruhi tradisi dan kebiasaan hidup dalam budaya Jawa adalah konsep tentang penggunaan tanah menurut tradisi ikatan feodal yang diwariskan oleh kerajaan-kerajaan Jawa dahulu. Menurut penulis, warisan tradisi ikatan feodal dalam budaya Jawa telah berkembang menjadi salah satu budaya penyebab kemerosotan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, terutama di dalam budaya kepemimpinan politik bangsa kita. Sebelum penulis menguraikan bagaimana tradisi ikatan feodal dalam budaya Jawa membentuk suatu cara pandang yang mengakibatkan terjadinya kemerosotan moral dalam budaya kepemimpinan bangsa kita saat ini, mari kita terlebih dahulu memahami arti dari kata feodal dalam konteks budaya jawa.
 
Dalam buku “Kepemimpinan Jawa,” Hans Antlov dan Sven Cederroth mendefinisikan masyarakat feodal sebagai “masyarakat yang tersusun berdasarkan pemilikan tanah luas. Sistem feodal adalah sistem kemasyarakatan berdasarkan pemilikan tanah luas. Pemilik tanah luas itu adalah raja (maharaja atau kaisar)”.77.
Hans Antlov dan Sven Cederroth, Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2001), h.xii.
Antlov dan Cederroth kemudian melanjutkan “karena tanah miliknya begitu luas, tidaklah mungkin bagi seorang raja untuk mengelola sendiri tanah miliknya. Kalau ia tak mau kehilangan seluruh tanah miliknya, maka ia harus membagi-bagi tanahnya itu dengan orang lain, yang dapat diperintah dalam ikatan feodal (dengan kontrak feodal). Dengan kontrak feodal raja, penguasa atasan atau tuan feodal membagikan (memberikan) sebagian tanah miliknya kepada raja atau penguasa bawahan yang di Indonesia disebut Bupati, sedang di Eropa disebut vassal (pemakai tanah milik tuan tanahnya). Sebagai imbalannya, raja bawahan memberikan kesetiaan kepada raja atasan, antara lain dalam bentuk pasukan dan upeti. Kalau raja atasan melakukan gerakan ekspansi, maka raja bawahan dengan pasukannya, mengikuti. Untuk mengerjakan tanah, raja bawahan menyewakan tanah itu kepada para petani, di Indonesia (Jawa) dapat diserahkan kepada lurah atau bekel.”88.
Ibid., h.xii-xiii.
Penulis mengutip Antlov dan Cederroth yang dalam buku Kepemipinan Jawa, mengambil contoh karakter kepemimpinan raja Mataram sebagai representasi dari budaya Jawa dalam mengolah kekuasaannya. Salah satu contoh wujud ikatan feodal dalam sejarah raja-raja Mataram adalah perjanjian antara raja Pajang, Hadiwijaya, dengan bupati Mataram, Ki Ageng Pemanahan sekitar 1575. Ketika itu, Hadiwijaya memberikan tanah Mataram (± seluas DIY sekarang) kepada Pemanahan; sebaliknya, Pemanahan sebagai bupati atau raja bawahan, menyatakan sumpah setianya kepada Hadiwijaya selama ia hidup. Warisan budaya pengaturan tanah yang dilakukan dengan sistem feodal dalam tradisi budaya Jawa, ternyata tidak hanya berimplikasi di dalam membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat Indonesia, tetapi juga berdampak di dalam membentuk berbagai cara pandang (worldview) yang negatif bagi upaya pengembangan budaya kehidupan berbangsa yang sehat. Apa sajakah bentuk-bentuk implikasi yang dihasilkan budaya feodal-Jawa di dalam membentuk cara pandang yang negatif bagi perkembangan bangsa kita akhir-akhir ini?
 
Etos Kerja Jawa
 
Ikatan feodal ini kemudian membentuk sebuah “etos kerja Jawa.” Untuk memahami etos kerja Jawa yang lahir dari budaya feodal, penulis mengutip hasil penelitian seorang antropolog asal Belanda bernama Robert Van Niel tentang hubungan kerja antara para petani Jawa yang dieksploitasi tenaganya oleh para raja-raja dan kaum priyayi yang menjadi tuan tanah (landlords). Menurut Van Niel, “petani Jawa selalu memandang pekerjaan dalam konteks pelayanan wajib kepada penguasa yang lebih tinggi, yang harus dipenuhi. Mereka tidak belajar menghargai pekerjaan sebagai alat untuk mencapai tujuan, melainkan tetap sebagai beban yang harus dipikul dan dideritakan.”99.
Anne Booth, Sejarah Ekonomi Indonesia (LP3ES: Jakarta, 1986), h.113.
Memperkuat hasil analisa Van Niel tersebut tentang bagaimana para petani Jawa memandang pekerjaannya sebagai sebuah beban rutinitas, seorang antropolog bernama Clifford Geertz pun sampai pada kesimpulan bahwa perilaku ekonomi para petani Jawa pada umumnya kurang berani berspekulasi dan lebih berpegang hanya pada hal-hal yang telah mapan.1010.
Clifford Geertz, Involusi Pertanian: Perusahaan Perubahan Ekologi di Indonesia (Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB dan Yayasan Obor, Jakarta, 1976), h.111.
Akibat etos kerja ini, meskipun para petani Jawa pada umumnya memiliki sifat bekerja yang rajin, namun mereka terus mengalami kemandekan berinovasi dalam mengembangkan kehidupan ekonominya.
 
Etos kerja dari hasil budaya feodal yang telah memandekkan inovasi berekonomi para petani Jawa dahulu, terjadi juga saat ini. Dengan sengaja memelihara etos kerja petani Jawa di dalam menjalankan birokrasi negara, para pejabat dan aparatur pemerintah dapat memanfaatkan posisinya dihadapan masyarakat umum sebagai “raja” dan “kaum priyayi” yang harus dilayani rakyat kecil, bukan sebagai pelayan rakyat yang harus memberikan masukan-masukan yang inovatif bagi kemajuan rakyat di dalam pengelolaan modalnya. Etos kerja yang memandekkan perkembangan kehidupan ekonomi rakyat Indonesia ini memang sengaja dipelihara oleh aparatur pemerintah kita sehingga mereka boleh terus menikmati uang korupsi dari hasil kerja keras rakyat kecil. Etos kerja Jawa yang bersifat feodal pun turut membentuk pola paternalistik di dalam budaya partai politik. Mayoritas pengurus partai politik di Indonesia cenderung melakoni aktivitas berpartainya bukan sebagai “penyambung lidah” konstituen dibawahnya, tetapi lebih sebagai “pelayan” pimpinan pusat partai.
 
Budaya Feodal-Jawa: Kekuasaan Absolut
 
Dalam mengolah kekuasaan politiknya, Antlov dan Cederroth melihat bahwa “raja-raja Mataram menjalankan kepemimpinan yang absolut. Ia bukan saja pembuat hukum, bahkan ia sendiri adalah hukum. Ia bukan saja pemimpin negara, tetapi ia sendiri adalah negara.”1111.
Hans Antlov dan Sven Cederroth, op.cit., h.xxii.
Pangeran Puger, adik Mangkurat II, pernah menyatakan bahwa segala sesuatu di tanah Jawa, bumi tempat kita hidup, air yang kita minum, daun dan rumput serta lain-lain yang ada di atas bumi, adalah milik raja. Rakyat dalam budaya Mataram dikenal dengan istilah kawula dalem (hamba raja). Mereka pun adalah manusia milik raja, seperti kuda, gajah, burung dan sebagainya. Raja dapat mengambil istri orang; apalagi kalau perempuan yang diambil belum atau tidak bersuami. Tampaknya hal ini senada dengan pernyataan Raja Louis XIV dari Perancis: l’etat c’est moi (negara adalah saya). Meskipun kekuasaan raja bersifat absolut, namun para pujangga sering menyebut kewajiban raja itu dalam kalimat ber budi bawa leksana, ambeg adil para marta (meluap budi luhurnya, bersikap adil terhadap sesama). Tetapi dengan budaya kepemimpinan raja-raja Mataram yang bersifat absolut, tidaklah heran jika kepemimpinannya lebih terlihat kesewenang-wenangannya dari pada keadilannya. Ajaran keadilannya dikorup. Budaya kepemimpinan yang dilaksanakan oleh presiden dan elit partai politik di Indonesia pada umumnya pun masih sangat kental dipengaruhi oleh budaya kepemimpinan absolut warisan budaya Jawa. Para politisi Indonesia masa kini mengasumsikan bahwa segala akses kelimpahan yang diperolehnya ketika menjabat sebagai petinggi negara, terutama kelimpahan materi meskipun itu adalah milik negara, dikelola olehnya seolah-olah itu merupakan milik pribadinya. Posisi yang diperoleh oleh seorang politisi dalam pemerintahan atau partai, meskipun itu lebih merupakan amanat tugas yang diberikan oleh rakyat kepada dirinya untuk sementara waktu, dipandang sebagai posisi yang tidak terpisahkan dari keberadaan dirinya. Kepemimpinan yang sewenang-wenang lahir dari cara pandang kepemimpinan yang absolut.
 
Budaya Feodal-Jawa: Kehidupan Kraton Sebagai Panutan
 
Budaya kehidupan kraton raja-raja Jawa dahulu, niscaya masih lekat dalam pola budaya kehidupan para petinggi negara kita saat ini. Istilah karaton (kraton) biasa kita kenal dengan komplek bangunan perumahan yang luas yang dihuni oleh raja dan para anggota keluarganya. Dalam perspektif budaya Jawa, “kehidupan raja menjadi anutan bagi para pembesar kerajaan, yang tercermin melalui kehidupan raja dan keluarganya di dalam lingkungan kraton. Para bangsawan, bupati dan lurah meniru bangunan kraton (joglo), meski dalam ukuran yang lebih kecil daripada kraton. Kabupaten merupakan replika kraton, kelurahan merupakan replika kabupaten.”1212.
Ibid.,h.xiv-xv.
Namun bukan hanya bentuk bangunannya saja yang ditiru, tetapi “isi” yang ada di dalam bangunannya pun juga ditiru oleh para raja bawahan. Salah satu yang unik adalah kepemilikan istri. Istri bupati dan lurah pun biasanya lebih dari satu, seperti layaknya yang dimiliki oleh raja. Jadi raja adalah anutan bupati, bupati adalah anutan lurah. Dalam konteks kehidupan elit politik Indonesia masa kini, budaya kehidupan keluarga kraton yang penuh kelimpahan dan kemewahan dengan berbagai hak istimewa yang diperolehnya, dilanjutkan dalam budaya kehidupan para pejabat tinggi negara dewasa ini yang tercermin melalui budaya kehidupan presiden, menteri, gubernur dan para pejabat pemerintah dibawahnya. Melihat fenomena akhir-akhir ini, semakin banyak para pejabat negara dari tingkat atas sampai bawah saling berpacu untuk menikmati hak istimewa (priviledge) yang dimiliki oleh lembaga kepresidenan. Dengan demikian, bila lembaga kepresidenan Indonesia (yang merupakan cerminan dari kraton di masa kerajaan Mataram dahulu) menonjolkan panutan kehidupan yang mewah dan eksklusif, maka pejabat pemerintah dibawahnya pun akan memanut kehidupan yang mewah dan eksklusif pula. Namun jika lembaga kepresidenan mampu menunjukkan panutan kehidupan yang sederhana, maka pejabat pemerintah dibawahnya pun tidak akan berani menonjolkan kehidupan yang mewah, malah bahkan akan berusaha untuk memanut hidup yang sederhana pula.
 
Budaya Feodal-Jawa: Takhta Kepemimpinan untuk “Seumur Hidup”
 
Permasalahan yang kerap terjadi di dalam suksesi kepemimpinan bangsa Indonesia, baik itu di tingkat kepemimpinan negara maupun di tingkat kepemimpinan partai politik, merupakan dampak dari hasil bentukan budaya kepemimpinan yang diwariskan oleh kepemimpinan raja-raja Jawa. Menurut Antlov dan Cederroth, dalam budaya pengaturan suksesi kepemimpinan sepanjang sejarah Mataram Baru, tidak pernah ada kejadian pergantian tahta pada waktu raja masih hidup. Yang malah terjadi adalah persaingan suksesi antara putra raja yang satu dengan yang lain sering berkembang menjadi perang suksesi.1313.
Ibid., h.xv-xvi.
Dalam studi sejarah Mataram dikenal adanya tiga perang saudara, yaitu perang perebutan tahta mengikuti mangkatnya Mangkurat I (1705-1708), mangkatnya Paku Buwana I (1719-1728) dan mangkatnya Paku Buwana II (1746-1757). Itu berarti semua raja memerintah sampai meninggal. Dengan memahami budaya suksesi Jawa, maka kita akan mengerti mengapa sistem demokrasi yang menekankan terjadinya suksesi atau pergantian pucuk kepemimpinan politik dalam periode tertentu, selalu mengalami turbulensi ketika diterapkan dalam perpolitikan Indonesia, baik itu di tingkat kepemimpinan negara maupun tingkat kepemimpinan partai politik. Cara pandang kepemimpinan politik Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh cara pandang kepemimpinan Jawa yang mengasumsikan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seorang penguasa seumur hidup. Oleh sebab itu, sistem demokrasi hanya akan terlaksana dengan baik jika cara pandang yang dimiliki oleh para pemimpin politik dan masyarakatnya turut menunjang nilai-nilai yang dianut oleh sistem tersebut. Tanpa perubahan cara pandang yang sesuai dengan hakikat berdemokrasi (yang sebenarnya sinergis dengan prinsip-prinsip Kekristenan), maka bangsa kita akan tetap jatuh pada pelaksanaan demokrasi “prosedural” semata.
 
Cara Pandang Kristen Tentang Konsep “Tanah”
 
Rupanya pengaruh penggunaan tanah dalam tradisi budaya Jawa, yang kemudian memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan bangsa kita sampai pada saat ini (karena meskipun Indonesia terdiri dari berbagai ragam budaya, namun pada kenyataannya budaya Jawa-lah yang paling dominan dalam budaya bangsa kita), tidak bisa kita abaikan begitu saja jika kita sebagai orang Kristen ingin berperan menanamkan prinsip-prinsip Firman Tuhan di dalam kehidupan publik. Cara pandang tentang tanah yang dibangun oleh budaya feodal-Jawa dan implikasi yang dihasilkan olehnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Firman Tuhan tentang tanah. Budaya feodal-Jawa menempatkan manusia sebagai pemilik yang otonom atas “tanah” di dunia ini di mana Si Pemilik Tanah bisa berbuat apa saja yang ia kehendaki, baik di dalam mengelola “tanah” tersebut maupun terhadap setiap ciptaan Tuhan yang mengisi “tanah” tersebut. Dari sejak awal ciptaan, tanah di dunia ini (yang pada mulanya terjewantahkan dalam bentuk Taman Eden) adalah milik Tuhan Sang Pencipta, dan manusia sebagai ciptaan ditempatkan oleh Tuhan di tanah tersebut (di Taman Eden) dengan suatu mandat untuk mengusahakan dan memelihara tanah (taman) tersebut (Kejadian 2:15). Konsep tentang “tanah” tidak bisa kita artikan hanya sebatas suatu cakupan wilayah territorial tertentu, tetapi ia adalah tempat di mana kita sebagai ciptaan-Nya ditempatkan oleh Tuhan untuk menjalankan mandat budaya, yakni mengusahakan dan memelihara “tanah” tersebut sehingga manifestasi dari kemuliaan Tuhan dapat terpancarkan di “tanah” tersebut dan menjadi berkat (bukan kutukan) bagi orang lain yang tinggal di “tanah” tersebut. Wujud dari “tanah” tersebut bisa dalam bentuk tempat di mana kita bekerja, keluarga di rumah, gereja, negara, partai politik, persekutuan, sekolah, lembaga sosial dan lain sebagainya. Yang harus selalu kita ingat adalah kita bukanlah pemilik dari “tanah” di mana kita berada. Kerap kali manusia ketika sedang berada di puncak kekuasaan, cenderung untuk melupakan prinsip ini dan menaikkan dirinya menjadi “tuhan” atas tanah yang didiaminya. Kita harus selalu mengingat bahwa kita hanyalah pengurus (bukan pemilik) dari “tanah” yang Tuhan “pinjamkan untuk sementara waktu” kepada kita untuk dikelola dan dipelihara sehingga tanah tersebut berkembang menjadi tanah yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, marilah setiap kita mengarahkan hidup ini di dalam upaya untuk menjalankan mandat budaya kekristenan secara konkrit (orthopraxis), yakni mengusahakan dan memelihara “tanah” di mana Tuhan tempatkan diri kita sesuai dengan keunikan panggilan kita masing-masing sehingga “tanah” tersebut menjadi berkat bukan untuk diri kita saja, tetapi bagi masyarakat dan bangsa kita. Tuhan memberkati!
 
[ Randy Ludwig Pea ]
Persekutuan Studi Reformed
 
Notes
 
1
Brian Walsh dan J. Richard Middleton, Visi yang membaharui (terj.) (Reformed Institute Press, Jakarta, 2001), h.28.
 
2
Zion adalah konsep yang muncul di Kitab Perjanjian Lama tentang Tanah Perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan-Nya dan tanah tersebut merupakan tanah yang diberkati oleh Tuhan sebagai tanda perlindungan Tuhan terhadap umat pilihan-Nya. Kaum Puritan Inggris menggunakan konsep ini dan membuatnya menjadi semacam tipologi bagi komunitas masyarakat yang ingin mereka bangun di benua Amerika.
 
3
Lorenz Baritz, City on a Hill: A History of Ideas and Myths in America (Greenwood Press,Connecticut, 1979), h. 13.
 
4
Ibid., h.18.
 
5
Vernon Louis Parrington, Main Current in American Thought, First Volume (1620-1800) (Harcourt, Brace & Company, Inc., New York, 1930), h. 17.
 
6
Pengungkapan para pendiri negara Amerika Serikat bahwa tanah mereka adalah sebuah “land of the free” (tanah bagi kaum yang merdeka) dituangkan di dalam lagu kebangsaan mereka, Star-Spangled Banner.
 
7
Hans Antlov dan Sven Cederroth, Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2001), h.xii.
 
8
Ibid., h.xii-xiii.
 
9
Anne Booth, Sejarah Ekonomi Indonesia (LP3ES: Jakarta, 1986), h.113.
 
10
Clifford Geertz, Involusi Pertanian: Perusahaan Perubahan Ekologi di Indonesia (Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB dan Yayasan Obor, Jakarta, 1976), h.111.
 
11
Hans Antlov dan Sven Cederroth, op.cit., h.xxii.
 
12
Ibid.,h.xiv-xv.
 
13
Ibid., h.xv-xvi.